REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah masuknya sejumlah nama politikus PDIP dan tim relawannya ke dalam jajaran komisaris BUMN karena ada unsur nepotisme. Menurut Jokowi, mereka telah melalui tahapan seleksi sebagaimana mestinya.

"Semuanya kan memakai proses seleksi," ujar dia seperti dilansir situs resmi pemerintah setkab.go.id, Jumat (20/3).

Jokowi menilai, nama-nama yang masuk jajaran komisaris atau direksi sejumlah BUMN memang mereka yang memiliki kapabilitas. Terlebih, dia melanjutkan, pemerintah menginginkan BUMN ke depan menjadi motor penggerak ekonomi. Karenanya, tak mungkin jabatan strategis di BUMN diberikan pada orang yang tak memiliki kemampuan.

"Ya coba saja dilihat. Kalau memang dianggap tidak cakap, tidak punya kemampuan, tidak mengerti manajemen, ya coba saja dilihat," ucap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah nama politikus dan mantan relawan Jokowi masuk dalam jajaran komisaris maupun direksi BUMN, antara lain Bank Mandiri (Darmin Nasution dan Cahaya Dwi Rembulan Sinaga), Bank BNI (Rizal Ramli, Pataniari Siahaan, Revrison Baswir dan Anny Ratnawati), Bank BRI ( Mustafa Abubakar dan Sonny Keraf), Jasa Marga (Refly Harun), PT Telkom Indonesia (Hendri Saparini), dan PT Telkomsel (Diaz Hendroprijono).

Ikuti Whatsapp Channel Republika