REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Menteri Komunikasi dan Informasi (Mekominfo) Rudiantara menyatakan kesulitan memblokir situs-situs berisi radikalisme karena tidak komersial sehingga susah mendapatkan kata kunci mereka melalui mesin pencarian di internet.

"Situs-situs terorisme atau radikalisme itu tidak untuk komersial, sehingga susah ditemukan (situsnya)," kata Menteri usai berkunjung ke Balai Pengkajian, Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta, Senin (23/3).

Menurut dia, situs radikalisme memiliki perbedaan dengan situs konten negatif seperti pornografi yang mudah diakses dan dicari melalui sebuah kata kunci, karena umumnya dikomersialkan.

Oleh sebab itu, kata Menteri, pemerintah langsung bisa melakukan pemblokiran begitu situs porno ditemukan, sementara untuk situs-situs radikalisme biasanya tersembunyi sehingga tidak mudah dicari dengan menggunakan kata kunci.

"Misalkan situsnya namanya 'abrakadabra', tapi isinya terorisme, jadi key word-nya susah, kalau situs pornografi lebih mudah, misalnya dengan mengetik kata porn atau esek-esek," kata Menteri.

Oleh sebab itu, Menteri Rudiantara mengimbau kepada masyarakat atau pengguna internet yang mengetahui informasi situs yang berisi paham radikal untuk segera mengadukan kepada Kementerian Kominfo.

"Makanya saya mengharapkan masyarakat mengadukan ini (situs radikalisme), kita juga ada tempat untuk pengaduan konten melalui email [email protected]," katanya.

Menurut Menteri, sejauh ini kementeriannya telah telah mendapatkan aduan cukup banyak terkait situs yang meresahkan masyarakat, setidaknya ada 30 situs yang telah ditutup, seperti video gerakan ISIS yang beredar beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika