REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan penanganan paham radikal seperti munculnya ISIS tidak harus mengandalkan juru dakwah, namun diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat mengingat gerakan itu muncul karena keserasian sosial tidak berjalan.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan juru dakwah baik yang ada di masjid maupun pondok pesantren, tetapi dibutuhkan peran kita semua untuk menangani masalah itu," kata Khofifah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (25/3).
Menurut dia, munculnya paham ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) di kalangan masyarakat karena belum meratanya kesejahteraan sosial, sehingga dengan mudah mereka mencari jalan pintas untuk mencari kesejahteraan akhirat dengan cara yang salah.
"Mungkin mereka tidak bisa hidup sejahtera dan memiliki harapan di dunia, sehingga memilih untuk mengambil kesejahteraan di akhirat kelak melalui jihad, karena dengan mati syahid nanti akan masuk surga. Padahal cara itu salah karena hanya akan merugikan orang lain dan merusak fasilitas umum," katanya.
Karena itu, guna mencegah penyebaran ISIS, diperlukan komunikasi antara pemerintah, instansi terkait, masyarakat serta berbagai pihak untuk bersatu padu menangkal gerakan tersebut. "Islam itu mengajarkan kesantunan dan kebahagian. Karenanya, untuk mencegah itu tidak hanya tugas juru dakwah, tetapi kita semua harus bisa terlibat untuk mengomunikasikan masalah itu," ujarnya.
Ia menambahkan, apa yang dilakukan ISIS dengan melakukan kekerasan, menghilangkan nyawa orang lain, dan merusak fasilitas umum, serta mereduksi fungsi kemanusiaan, menunjukkan sikap perilaku manusia yang tidak bermartabat.
"Makanya tugas kita semua untuk membangun dan melakukan keserasian sosial di tengah masyarakat.
