REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan proses stabilisasi yang dilakukan pemerintah melalui penerbitan paket kebijakan untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan, tidak akan mengorbankan target pertumbuhan.

"Karena stabilitas yang kita mau tidak mengorbankan pertumbuhan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/3) malam.

Bambang menjelaskan, upaya pemerintah untuk menjaga stabilisasi perekonomian sangat penting, karena bisa mendorong investasi di Indonesia. Namun demikian, fokus jangka pendek tersebut tidak akan mengabaikan pencapaian target pertumbuhan.

"Pertumbuhan itu datangnya dari APBN dengan alokasi belanja infrastruktur mencapai Rp 290 triliun, PMN BUMN sebesar Rp 70,4 triliun, ditambah dari investasi langsung (FDI) dan konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, stabilisasi ekonomi sangat penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang inklusif berkelanjutan dan memberikan pondasi fundamental yang kuat. Hal ini agar perekonomian nasional bisa tumbuh lebih tinggi sesuai harapan.

Bambang mengatakan keterlambatan dalam melakukan stabilitas dan reformasi, membuat Indonesia yang pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 7 persen pada periode 1990-1997, justru mengalami krisis finansial pada 1998.

"Stabilitas tidak boleh dilupakan sama sekali, sekali kita lupa pada stabilitas, yang terjadi seperti di 1998. Siapa sangka Indonesia akan kolaps, padahal ekspor luar biasa terutama manufaktur yang berbasis padat karya, tetapi kita lupa menjaga stabilisasi khususnya di sektor keuangan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika