REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Study (CSIS), Philips J Vermonte mengomentari dinamika jelang kongres PDI Perjuangan. Menurutnya, aklamasi pencalonan Megawati sebagai ketua umum akan menghambat regenerasi partai tersebut. Aklamasi, kata dia, merupakan cara paling buruk dari pola demokrasi di Indonesia.
Terkait PDI Perjuangan, kata dia, semestinya partai pendukung utama pemerintahan itu membuka ruang kompetisi terbuka bagi seluruh kader. Sebab menurut dia, PDI Perjuangan menyimpan banyak potensi kader muda yang terbukti lebih mumpuni ketimbang incumbent. Termasuk Puan dan kader muda lainnya.
"Aklamasi sebenarnya citra buruk bagi partai-partai," kata dia, saat dihubungi, Selasa (31/3).
Menurut dia, aklamasi pencalonan ketua umum partai, juga menjadi inkonsisten terhadap fungsi partai yang memberikan pembelajaran soal keterpilihan pemimpin lewat kompetisi terbuka. Namun dirinya mengakui, dalam PDI Perjuangan, perekat idiologi partai, masih melekat dari garis keturunan Soekarno.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang energi dan sumber daya alam, Effendi Simbolon mengatakan, Puan mumpuni untuk memegang kendali partai tersebut.
"Jangankan waketum (wakil ketua umum), jadi ketum (ketua umum) saja sudah layak," kata Effendi, saat ditemui di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (31/3).
Kongres PDI Perjuangan bakal dihelat mulai 9 sampai 12 April. Bali direncanakan menjadi tuan rumah. Wadah pertemuan kader paling tinggi dalam aturan partai itu punya salah satu agenda penting, yaitu memilih ketua umum partai.