REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak ratusan juta dolar dari pendapatan pajak yang diberikan Israel. Abbas berniat mengembalikan uang itu karena Israel mengurasi sepertiga pendapatan pajaknya.

Dilansir BBC, Senin (6/4) Abbas mengatakan, Israel mulai menahan 130 juta dolar per bulan pajak dan pendapatan bea cukai sejak Desember 2014. Namun, Israel tetap mentransfer pendapatan pajak sekitar 400 juta dolar.

Pada Februari lalu, BUMN Listrik Palestina memotong pajak warga Israel yang menduduki Tepi Barat. Seharusnya Israel membayar 492 juta dollar untuk pajak listrik disana.

Israel hanya membayar dua pertiga pajak yang seharusnya untuk Palestina. Jumlah uang yang ditransfer pun masih harus dipotong utang dan kebutuhan yang disediakan Palestina.

Sejak Perang Timur Tengah 1967, warga Palestina di Tepi Barat bergantung pada listrik yang disediakan oleh Israel Electric Corp.

Abbas mengecam akan mengadukan hal ini pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) kecuali mereka membayar penuh pajak tersebut. Israel mengumpulkan pajak atas nama Palestina tetapi dihentikan sejak Januari lalu.

Israel membekukan pajak sebagai bentk protes Palestina yang bergabung dengan ICC. Israel membekukan pembayaran pajak dari tagihan listrik dan tagihan rumah sakit.

Israel kemudian kembali memungut pajak dua pekan lalu. Tetapi akan ada pemotongan transfer.

Seorang pejabat di Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan mereka bersedia mentransfer kembali pada Palestina sesuai jumlah yang diinginkan. Pemotongan ini berpengaruh pada gaji pegawai pemerintah.

Palestina terpaksa memotong 40 persen gai ribuan pegawai pemerintahnya. Sejak Januari mereka mengalami defisit 15 persen dari PDB dan angka pengangguran mencapai 25 persen. n reuters/ Ratna Ajeng Tejomukti

Ikuti Whatsapp Channel Republika