REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 banyak yang dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemprov DKI menilai, seharusnya anggaran daerahnya tak disamakan dengan wilayah lain.

"Kemendagri isinya orang bijak, tapi tidak bisa DKI dibandingkan dengan daerah lain. Harusnya kalau mau disejajarkan dengan yang PADnya (Pendapatan Asli Daerah) sejajar sampai Rp  60 triliun. Kalau dibanding dengan lain-lain ya susah," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Selasa (7/4).

Kemendagri telah mengevaluasi RAPBD DKI 2015. Yang menjadi sorotan Kemendagri terhadap RAPBD yakni pembelian ATK (Alat Tulis Kantor), pembelian komputer, dan meningkatkan belanja sarana dan prasana kesehatan.

"Kalau dibanding kabupaten yang kecil, DKI ini memang butuh besar. Kalau belanja pendidikan boleh dinaikkan di belanja modal. Kalau mau dinaikkan untuk beli yang macam-macam ya nggak juga. Ini harus dipahami apa yang berarti belanja pendidikan," ujar mantan Walikota Jakarta Utara ini.

Untuk dana pendidikan sendiri, menurut Heru, nilainya sudah lebih 20 persen dari total APBD. Jumlah anggaran pendidikan tersebut juga sudah di luar gaji guru.

Adapun APBD DKI 2015 memiliki waktu pengesahan yang terlalu lama, akibat kisruh yang terjadi belakangan antara DPRD dengan Pemprov. Kedua kubu tidak menemukan kesepakatan, hingga akhirnya APBD menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub).

APBD dengan menggunakan Pergub nilainya sama seperti tahun lalu yakni sebesar Rp 72,9 triliun. Sementara RAPBD pada 2015 jika menggunakan Peraturan Daerah (Perda) nilainya meningkat menjadi Rp 73,08 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika