REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menyatakan Golkar dan PPP gampang diintervensi oleh pemerintah. Ini karena dua partai tersebut tak punya figur pemersatu.

Firman menyatakan, syarat partai untuk tidak mudah diintervensi yakni harus solid.  Untuk menjadi solid, dalam suatu partai butuh figur atau tokoh pemersatu. “Nah kedua partai ini tidak memiliki tokoh. Jadinya gampang sekali pemerintah merecoki dua partai itu,” kata dia, Selasa (7/4).

Dia mencoba membandingkan dua partai itu dengan Demokrat. Di sana, kata dia, ada figur pemersatu yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena kehadiran SBY inilah partai menjadi solid. “Ini yang membuat Demokrat jadi sulit untuk direcoki pemerintah,” kata dia.

Saat ini perpecahan di Golkar sudah sampai pada tahap putusan sela. Dalam putusan sela yang dikeluarkan oleh PTUN Jakarta, Rabu (1/4), Majelis Hakim mengamanatkan, agar kubu Agung tak berhak bertindak atas nama Golkar. Ini berlaku hingga sampai ada putusan hukum yang tetap. Jadi Golkar yang sah sementara secara hukum yakni versi Ical.

Sedangkan untuk PPP, saat ini kubu Romahurmuzy dan juga Kemenkumham sedang menempuh upaya banding. Ini sebagai respon atas putusan PTUN Jakarta yang menyatakan kalau PPP kubu Djan Fariz lah yang sah secara hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika