REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan, semangat pemerintah membangun desa di seluruh Indonesia sudah mulai bergerak. Tidak hanya kali ini, bahkan sejak terbentuknya kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berbagai program kerja sudah mulai disosialisasikan secara langsung ke masyarakat maupun melalui media massa.
“Semangat membangun desa, harus mendapat dukungan penuh kalangan. Dari pelaku ekonomi, usahawan, perangkat di desa, LSM, dan yang terpenting masyarakat desa. Tanpa dukungan semua pihak, desa akan sulit maju,” ujar Marwan di rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa (7/4).
Dalam rakor itu, dibahas tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa yang meliputi langkah strategis dan mendesak untuk dilaksakanan pemerintah. Rakor Menteri tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator dan menteri terkait dari 22 kementerian/lembaga yang memiliki program yang ditujukan ke kawasan perdesaan.
Menurut Marwan, institusinya sudah membuat aturan yang menjadi penunjang untuk gerakan desa membangun. “Tidak hanya regulasi, saya juga sudah membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanannya sebagai panduan bagi desa,” ujar politikus PKB tersebut.
Dengan adanya kebersamaan lintas kementerian dalam semangat Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat Gerakan Desa, Marwan berharap dapat menjadi pemicu agar proyeksi desa mandiri, desa sejahtera, pembangunan desa perbatasan, pemberdayaan ekonomi, dan terbukanya akses masyarakat di kawasan tertinggal, akan lebih cepat.
Dengan begitu, prioritas dalam Nawa Cita pemerintah Jokowi dan JK serta prioritas Nawa Kerja di Kementerian Desa akan cepat terlaksana. "Dan memang harus dibangun kerja bersama antar departemen. Karena masing-masing kementerian juga punya program yang sama dengan satu cita-cita, yaitu membangun desa,” ujar Marwan.
Perlu diketahui, perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Di Kalimantan terdapat batas sepanjang 2.004 kilometer. Di Papua sepanjang 700 km, dan Timor Leste memiliki garis sepanjang 300 km.
“Persoalan perbatasan cenderung menyangkut infrastruktur. Kementerian terkait bisa membantunya agar laju pertumbuhan ekonomi dan akses masyarakat bisa berjalan baik,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika