REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator bidang Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi mengatakan belanja pegawai DKI Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 memiliki nilai yang berlebihan.
"Belanja pegawai bombastis, padahal untuk menangani banjir biayanya hanya Rp 6 triliun, dibandingkan dengan belanja pegawai nilainya mencapai Rp 19,2 triliun. Ini tentu tidak berpihak kepada publik," katanya, Selasa (7/4).
Adapun RAPBD DKI sendiri masih dalam proses klarifikasi dan evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelumnya Kemendagri juga meminta untuk menurunkan jumlah anggaran belanja pegawai, tak hanya itu tunjangan transportasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga telah dihilangkan.
"Fitra mengapresiasi Kemendagri tetap konsisten memangkas belanja pegawai untuk menghilangkan kesenjangan pada pegawai lainnya di luar DKI," ujarnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan belanja pegawai yang tinggi dimaksudkan untuk menghilangkan praktek korupsi yang kerap terjadi. Akan tetapi, Apung mengatakan pemberian tunjangan pada PNS tidak tepat.
"Meminimalisir korupsi saya pikir kurang relevan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika