REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengelak tuduhan Forum Indonesia Transparasi Anggaran (Fitra) terkait belanja pegawai DKI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang mencapai Rp 19,08 triliun.
"Pegawai di DKI ada berapa? 72 ribu, buat ngumpulin KTP saya butuh 750 ribu. Itu Fitra kan? Otaknya suruh belajar lagi," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/4).
Sebelumnya dalam diskusi penggunaan Peraturan Gubernur APBD DKI 2015 pada Selasa (7/4), Kordinator bidang advokasi dan investigasi Fitra, Apung Widadi mengatakan jumlah belanja pegawai DKI yang fantastis dimaksudkan adanya tujuan politik dari Ahok.
"Belanja pegawai saat mau pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) gede, setelah itu nanti infrastuktur yang gede," kata Apung di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW).
Ia mengatakan jumlah gaji pegawai yang tinggi juga dapat menyebabkan kesenjangan diantara pegawai negeri sipil (PNS) lainnya di luar DKI Jakarta. Sementara pada tahun lalu jumlah belanja pegawai hanya Rp 11,9 triliun.
Selain itu belanja pegawai yang tinggi dinilai Ahok untuk mengurangi korupsi yang dilakukan PNS DKI. Namun Fitra menilai langkah tersebut tetap tak akan efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika