REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik berdaya 35 ribu MW dalam 5 tahun mendatang dianggap tidak realistis. Pasalnya, program pemerintahan sebelumnya untuk menambah 10 ribu MW dalam dua tahap tak juga tercapai. Di masa pemeritahan SBY, pemerintah ingin menambah cadangan listrik nasional yang tertuang dalam program Fast Track Program (FTP) tahap 1 dan 2.
"Program 10 GW saja keteteran. Waktu kami rapat dengan Kementerian ESDM, kami sambut baik, tapi FTP I dan II itu belum bisa capai target. Saya sampaikan ke menteri hati-hati betul program 35 GW. Apalagi 35 GW itu tidak sedikit pun didukung nuklir," kata Anggota Komisi VII DPR, Agus Sulistiyono, Ahad (12/4).
Ia mengatakan, untuk mengejar target pemenuhan kebutuhan listrik ini, maka energi nuklir dinilai sebagai jurus paling ampuh. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, lanjutnya, bisa memenuhi kebutuhan listrik dalam kapasitas yang besar.
Agus menilai, nuklir adalah energi yang paling efisisen. Di samping itu, Agus menyebut, dari sisi payung hukum pemerintah tidak perlu khawatir karena aturan ini sesuai denga kebijakan pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, satu hal yang mengherankan adalah PP 27/2014 tentang KEN (kebijakan energi nasional) tidak memasukkan PLTN pada penyediaan energi. "Ini sungguh sangat memprihatinkan," ujarnya.
Mengenai faktor keamanan, Agus mendorong kepada pemerintah dan badan terkait seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) untuk gencar lakukan sosialisasi kepada masayarakat. "Saya tahu banyak pihak mungkin belum paham energi nuklir ini, dianggap bahaya, ada fukushima, chernobyl. Kami minta segera ada sosialisasi," kata Agus. "Kami minta Kemenristekdikti dan BATAN untuk segera mengelola itu (pembangkit nuklir) untuk kepentingan energi."
Mengenai anggaran, Agus melanjutkan, sudah ada alokasi dana untuk uji tapak atau uji awal untuk perencanaan pembangunan reaktor nuklir. Hanya saja, dulu sempat ditentang oleh masayarakat Jawa Tengah tentang rencana pembangunan PLTN di Tanjung Muria. Akhirnya, pemerintah memindahkannya ke Bangka Belitung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika