REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina akan melarang penyebab polusi air seperti pabrik kertas, kilang minyak, produsen pestisida dan pabrik industri lainnya beroperasi pada akhir 2016. Alasannya, Cina sedang fokus mengatasi parahnya polusi air.
Rencana itu telah lama ditunggu-tunggu sebagai langkah nyata pemerintah pusat memberantas polusi. Polusi tersebut terjadi setelah tahun pembangunan industri dan hanya meninggalkan sepertiga dari daerah aliran sungai utama Cina. Bahkan, 60 persen air bawah tanah terkontaminasi.
Tumbuhnya ketidakpuasan publik atas degradasi lingkungan menyebabkan meningkatnya pengawasan dan polusi industri. Perusahaan energi terbesar Cina, China National Petroleum Corporation (CNPET.UL) bulan lalu setuju membayar 100 juta yuan atau 16 juta dolar AS sebagai kompensasi kepada masyarakat. Perusahaan tersebut diduga telah membocorkan benzena ke dalam sistem air di Lanzhou, barat laut Cina.
Kendati demikian, para ahli mengaku masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi kelangkaan air di Cina.
"Air adalah hambatan bagi perkembangan industri Cina. Penambang batu bara dan pabrik yang berlokasi di wilayah barat menderita kekurangan air, dan jika debit air limbah tidak diatasi, tekanan akan meningkat," kata Alex Zhang, Presiden Teknologi Lingkungan McWong, sebuah perusahaan teknologi air yang berbasis di Amerika Serikat.
Rencana baru yang diterbitkan Dewan Negara, Kabinet Cina bertujuan meningkakan kualitas air di peringkat tiga standar nasional atau lebih. Targetnya adalah lebih dari 70 persen dari tujuh daerah aliran sungai utama dan lebih dari 93 persen pasokan air minum perkoataan pada 2020.
Kabinet mengatakan, dampak terhadap air akan menjadi pertimbangan utama dalam ekspansi industri di masa depan. Hal itu tentunya akan membatasi pembangunan petrokimia dan pabrik peleburan logam di sepanjang aliran sungai utama.
"Kami akan sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas sumber daya air dan lingkungan, dan menentukan perencanaan kota, lokasi proyek, populasi dan hasil industri sesuai dengan cadangan air," katanya.
Saat ini, Cina menguasai penggunaan air dengan mengalokasikan izin volume air untuk masing-masing provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika