REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jenderal Badrodin Haiti baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Ia mengatakan di bawah pimpinannya Polri akan memprioritaskan peningkatan kerja sama secara sinergi dengan kementerian dan lembaga di antaranya dengan lembaga penegak hukum.

“Dalam penanganan tindak pidana selain korupsi kita harus kerja sama dengan Kejaksaan, BPK, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan. Itu menjadi bagian yang harus kita tingkatkan,” kata Badrodin, Jumat (17/4).

Demikian juga yang terkait dengan kasus korupsi, menurut Jenderal Badrodin Haiti, Polri akan meningkatkan kerja sama dengan KPK, BPK, PPATK, dan lembaga penegak hukum lainnya.

“Kita akan mem-backup sepenuhnya karena korupsi itu bukan hanya tantangan KPK tapi tantangan bagi kita semua aparat penegak hukum dan juga bagi Indonesia,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Kapolri, penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara parsial oleh masing-masing tanpa ada koordinasi dan bantu-membantu. Ia menunjuk contoh waktu kejadian di Bali (Operasi Tangkap Tangan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan bantuan, maka Polri membantu.

“Itu kita bantu, kita back up sepenuhnya,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika