REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Sulawesi Selatan menolak pelaksanaan Independence Day atau peringatan hari jadi Amerika Serikat yang rencananya dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari 21 hingga 24 Mei mendatang.

Humas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Hizbut Tahrir Sulselbar Dirwan Abdul Jalil mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak perayaan tersebut dan meminta pemerintah provinsi selatan untuk mengkaji ulang ijin perayaan tersebut.

Hizbut Tahrir berpendapat, Amerika Serikat adalah negara imperialis, sehingga Indonesia harus lebih berhati-hati. Apalagi banyak fakta yang menunjukkan bahwa Amerika melakukan intervensi yang luar biasa terhadap Indonesia melalui undang-undang.

"Misalnya freeport, itu kan perusahaan milik Amerika yang diback-up oleh pemerintah Amerika. Kemudian ngemplang pajak, tidak mau bayar royalti, bahkan kemudian sekarang mendapat fasilitas-fasilitas dan tambahan pengelolaan sampai2041," kata Dirwan saat menemui Wakil Gubernur Sulsel, Senin (20/4).

Dirwan menyebutkan, ada banyak fakta mengenai intervensi Amerika terhadap undang-undang Indonesia. Bahkan menurutnya Kwik Kian Gie pernah menyampaikan bahwa di DPR pusat ada kantor berisi LSM asing dari Amerika yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Selain itu, pada periode sebelumnya, Eva Sundari pernah menyampaikan bahwa ada 76 undang-undang yang dibuat oleh DPR atas inisiatif mereka, dan  draft-nya pun disodorkan oleh Amerika.

Melihat hal ini,  pihaknya berharap pemerintah mengkaji kembali ijin perayaan Independence Day tersebut. Kalaupun kemudian ada maslahat-maslahat yang ditawarkan, ia mengatakan, sesungguhnya dibalik kegiatan tersebut pasti ada kerugian bukan hanya untuk sulsel tapi bangsa ini secara keseluruhan.

"Walau sebelumnya pernah dilaksanakan di Indonesi tapi secara terbatas, baru kali ini dilaksanakan di out door, di pantai Losari. Apalagi masih ada waktu sebulan, 21 sampai 24 Mei," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika