REPUBLIKA.CO.ID,NGAMPRAH -- Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengakui data yang digunakan pemerintah pusat terkait jumlah warga miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang lalu.

Akibatnya, ribuan warga miskin di KBB tidak menerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans KBB, Siti Kurnaesih, menuturkan, pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain menerima data warga miskin yang sudah lama tersebut.

"Ya kami cuma pelaksana berdasarkan data yang ditentukan pusat," tutur Siti, Rabu (22/4).

Data BPS tahun 2011 menunjukkan jumlah warga miskin di KBB sebanyak 86 ribu jiwa. "Dari pusat belum ada respon, makanya kita sulit juga membantu, karena ini sudah dari pusatnya," ujar dia.

Hingga kini, ribuan warga yang tidak meneirma dana PSKS itu belum mengajukan protes. Siti menyadari, tidak menutup kemungkinan warga tersebut bakal mengajukan protes karena itu wajar.

Namun, yang perlu diketahui, lanjut dia, pihaknya sejauh ini telah mengusahakan agar seluruh warga miskin mendapatkan haknya. Sayangnya, tidak direspon oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Siti menambahkan, lewat data BPS 2011 itu, dana yang dikucurkan untuk PSKS ini, yakni sebesar Rp 61,5 miliar. Perhitungan tersebut berdasarkan tiap penerima memperoleh Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika