REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Masyarakat Yogyakarta akhirnya menyuarakan kejengahannya terhadap pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Ketua Polisi RI. Penolakan ini disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta (KMSAY), Perempuan Indonesia Antikorupsi, dan Pukat UGM.

Mereka menuntut pelantikan terhadap BG dibatalkan, proses hukum BG dilanjutkan, dan melantik Wakapolri yang kompeten serta bersih dari kasus korupsi.

Salah satu aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi, Laras mengatakan, pelantikan BG sebagai Wakapolri pada dasarnya adalah jalan untuk mengangkatnya sebagai Kapolri.

"Badrodin Haiti hanya akan menjabat Kapolri dalam waktu satu tahun setengah. Setelah itu, ya BG yang akan menggantikannya. Ini sepertinya memang sudah di-setting secara sistematis," ujarnya.

Menurut Laras hal ini jelas menunjukkan inkonsistensi Presiden, dan bentuk pengkhianatan kepada rakyat.

"Percuma dulu Jokowi membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri. Lah sekarang dipilih lagi," tambahnya.

Wahyu KH dari KMSAY menilai bibit permasalahan Wakapolri ini tidak hanya terletak pada BG, tapi pada Joko Widodo. Sebab pengangkatan pejabat negara berada di bawah wewenang Presiden.

"Saya pikir Jokowi sekarang menjadi bagian dari masalah ini," tandasnya.

Wahyu pun mengemukakan adanya kemungkinan BG bisa menyetir Kapolri. Sebab kemarin saja, yang minta pelantikan secara tertutup adalah BG. Kondisi inilah yang kemudian membuat kepercayaan rakyat semakin turun.

"Berdasarkan survey Poltracking, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah turun, di bawah 50 persen. Sedangkan terhadap DPR hanya 25 persen," ungkap Wahyu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika