REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desakan agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet terus menguat. Hal tersebut karena banyak menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK yang tidak menunjukan kinerja memuaskan.

Pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai reshuffle kabinet perlu dilakukan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap presiden.

"Kalau bisa delapan posisi menteri ini yang menjadi bahan pertimbangan presiden," katanya di Jakarta, Rabu (24/3).

Ia menjelaskan, delapan menteri yang sebaiknya diganti adalah Menteri Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek, Kepala Bappenas dan Sekretaris Kabinet.

Menurutnya reshuffle kabinet perlu dilakukan untuk membuktikan kembali janji yang telah diberikan kepada masyarakat saat Jokowi dilantik menjadi presiden.

"Kepercayaan masyarakat sudah menurun. Menurut hasil survei, hingga enam bulan masa kerja Jokowi dan Jusuf Kalla kepercayaan masyarakat sudah turun hingga dibawah 50 persen" jelasnya.

Penurunan tersebut menurut Ari sudah sangat drastis dibandingkan masa kepemerintahan sebelumnya. "Kinerja pemerintah yang sekarang ini dilingkari lingkungan istana, partai, dan parlemen tidak memberikan kepuasan," katanya.

Ia menambahkan, reshuffle kabinet perlu dipertimbangkan karena saat ini terkesan ada ketidakcocokan antara presiden dengan menterinya.

"Sehingga prediden seperti terkesan tidak mempunyai informasi yang jelas dari para menterinya terkait dengan situasi Indonesia sekarang," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika