REPUBLIKA.CO.ID, CISARUA -- Calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah tak melakukan intervensi terkait kepengurusan baru partainya. Kata dia, agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membiarkan proses berdemokrasi di internal partainya.
Ungkapan Yusril dikatakan dia ketika memberikan pidato politiknya sebagai Ketua Dewan Syuro PBB, saat Mukhtamar ke IV PBB, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Yusril mengingatkan, selama ini Kemenkumham sudah kelewat batas ikut campur dalam urusan internal partai-partai politik.
Itu terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golkar, yaitu dengan melakukan intervensi berupa pengakuan sepihak untuk mengesahkan kepengurusan dua partai yang punya konflik internal itu.
"Mudah-mudahan intervensi tidak dilakukan (Kemenkumham) terhadap PBB," ujar dia.
Dikatakan Yusril, PBB memang tak punya faksi-faksi di internal. Karena itu, dia meyakini partai bikinannya itu tak akan membuka peluang setiap potensi perpecahan. Meskipun, tren politik belah bambu oleh pemerintah, ampuh membuat partai-partai mapan seperti PPP dan Golkar, putus harapan lantaran perpecahan.
"Untuk apalah, PBB partai yang kecil ini masih diganggu dan diintervensi juga," ujar dia.
Karena itu, Yusril mengharapkan agar pelaksanaan Mukhtamar ke IV PBB, bisa berlangsung damai, meskipun perdebatan dan perbedaan pilihan dalam mendukung calon ketua umum tak bisa dihindari.
PBB menggelar Mukhtamar ke IV di Cisarua, Bogor, Jumat (24/4). Ada sekira 662 DPW dan DPC yang ikut dalam pertemuan kader lima tahunan itu. Mukhtamar, punya beberapa agenda penting. Beberapa diantaranya adalah soal pergantian ketua umum. Selama ini PBB dikendalikan oleh Ketua Umum MS Ka'ban.
Namun, ada empat calon yang disiapkan oleh partai tersebut untuk memimpin partai sampai 2020 mendatang. Antara lain: Yusril, Ketua DPP bidang P-emenangan Pemilu, Amrullah Andi Hamid serta Wakil Ketua U-mum Sahar L. Hassan, dan politikus PBB, Jamaluddin Karim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika