REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Prihartono mengatakan pendanaan proyek kereta api cepat sekelas Shinkansen harus sepenuhnya dari swasta.
"Kebutuhan dananya besar sekali. Kalau masih pakai uang pemerintah, mendingan pemerintah saja yang bangun," kata Bambang kepada Antara di Jakarta, Jumat (24/4).
Bambang mengatakan proyek kereta api cepat serupa Shinkansen ini juga tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dengan begitu, pendanaan dan pelaksanaan proyeknya memang mengandalkan pihak swasta, namun tetap diawasi pemerintah.
Hingga kini, investor Tiongkok, ujar dia, belum memulai studi kelayakan. Baru investor Jepang, melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) yang sudah memulai studi kelayakan untuk tahap pertama. "More or less kemungkinan studinya sama," ujar dia.
Berdasarkan studi kelayakan tahap pertama oleh investor Jepang, pemerintah diminta menanggung investasi untuk proyek kereta api cepat ini, yang direncanakan akan mengambil rute Jakarta-Bandung, bahkan hingga ke Cirebon, Semarang dan Surabaya.
Dengan Shinkansen ini, waktu tempuh Jakarta ke Bandung hanya akan memakan waktu sekitar 34 menit, sedangkan Jakarta-Surabaya, menghabiskan waktu 2,5 jam. Studi investor Jepang menyebutkan pemerintah perlu menanggung investasi sebesar 16 persen dari total kebutuhan investasi yang diperkirakan senilai Rp 60 triliun untuk rute Jakarta-Bandung.
Sebagian besar sisanya ditanggung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi operator khusus Shinkansen dengan porsi investasi 74 persen. Sebanyak 10 persen lainnya baru ditanggung swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika