REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi ini melakukan video conference dengan sejumlah pejabat Sulawesi Selatan di istana Wakil Presiden, Jakarta. Dalam video konferensi ini, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Suhardi, menyampaikan kasus narkoba menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan.
"Saya laporkan, kita dari segi penindasan hukum di Sulsel ini memang dari apa yang cermati setiap hari, kita sangat prihatin dengan apa yang dicanangkan pak presiden darurat narkoba. Hampir setiap hari saya tanda tangan rentut mengenai narkoba. Di Sulsel penanganan perkara yang paling banyak soal narkoba," kata Suhardi saat melakukan video konferensi dengan Wapres di istana Wapres, Jakarta, Kamis (7/5).
Untuk mengurangi banyaknya kasus narkoba ini, Suhardi mengatakan telah memerintahkan Kajari di seluruh Sulselbar untuk melakukan penyuluhan hukum. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memang perlu menindak kasus narkoba ini.
Sebab, kata dia, berbagai kalangan masyarakat pun terbukti telah menggunakan obat-obatan terlarang ini. "Narkoba masalah nasional yang harus diseriusi. Dari pelajar sampai profersor kena. Pasti ada bandarnya, itu harus dicari kejaksaan dan polisi," kata Kalla.
Menurut dia, yang terpenting saat ini yakni menemukan para bandar narkoba yang telah mengedarkan obat-obatan terlarang ini pada masyarakat. Penanganan yang lebih serius dalam kasus narkoba ini memang sangat penting sebab menyangkut generasi mendatang.
Tak hanya menyoroti kasus narkotika, Wapres juga meminta agar kasus korupsi dan terorisme ditangani dan dicermati dengan baik. Kalla menilai, semakin sedikit pelaku korupsi yang ditangkap justru menunjukan tingkat keamanan yang lebih baik.
"Ada kadang-kadang orang salah kaprah karena ditahan korupsi makin baik. Padahal makin dikit makin aman. Ukurannya itu makin aman. Kalau makin banyak, bukan berhasil Kajati, artinya orang tidak jera," kata Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika