REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengkritik penanggulangan radikalisme yang dilakukan pemerintah yang dinilainya tidak tepat sasaran.

Saat membuka Rakornas Gemasaba di Kantor DPP PKB, Jumat (8/5) Muhaimin mengatakan saat ini radikalisme secara masif disebarluaskan melalui dunia maya yang berdaya jangkau luas, sementara lembaga pemerintah yang terkait dengan persoalan itu justru lebih banyak menggelar seminar dengan peserta terbatas yang notabene kecil kemungkinan terpengaruh gerakan radikal.

"Ini kan kurang pas," kata Muhaimin dalam acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Penasihat Gemasaba Marwan Jafar yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu.

Sementara di luar pemerintah, kata dia, terdapat ormas dan aktivis yang sangat aktif berperang pemikiran dengan kelompok radikal yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Kelompok yang bekerja dengan sukarela ini berusaha mengimbangi, bahkan menetralisir, paham radikal yang disebarkan oleh kelompok yang disinyalir terorganisir dan memiliki dukungan dana besar.

Kelompok sukarelawan itu, kata Muhaimin, antara lain anak-anak muda anggota Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) dan anak-anak muda pengelola situs nu.or.id atau NU online milik Ormas Nahdlatul Ulama.

Menurut Muhaimin, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa menggandeng kelompok sukarelawan seperti itu yang biasanya memiliki modal minim.

"Bayangkan, kelompok yang pendanaannya megap-megap harus berhadapan dengan kelompok yang punya donatur kuat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika