REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) tengah memverifikasi ketersediaan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015.

"Saat ini anggaran yang diajukan KPU (Komisi Pemiliha Umum) tengah dalam tahap verifikasi oleh tim," kata Asisten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia di Padang, Ahad (10/5).

Dikatakannya, belum ada angka pasti terkait anggaran Pilkada serentak 2015. Namun, lanjut dia, berapapun kebutuhan Pilkada nanti, Pemprov Sumbar menjamin ketersedian dana tersebut.

“Pengalaman Pilgub (pemilihan gubernur) lalu, dana ini bersisa. Jadi untuk dana Pilkada sekarang, perlu kita verifikasi," tutur Devi.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga menunggu hasil revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44. Sebab, dalam Permendagri tersebut, belum dicantumkan secara detail mengenai anggaran untuk kampanye.

Menurutnya, jika Permendagri tersebut selesai direvisi, dirinya baru dapat menganggarkan besaran dana kampanye. “Di sana, akan ditentukan berapa jumlah spanduk masing-maisng calon, berapa kali kampanye terbuka setiap calon juga akan ditentukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski belum ada angka pasti untuk penyelenggaraan Pilkada, namun Pemprov Sumbar akan menyamakan komitmen dengan KPU seluruh kabupaten/kota untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

“Tanggal 13 Mei mendatang, kita akan adakan penandatanganan nota kesepahaman dengan KPU kabupaten/kota tentang hal ini,” ujar Devi menambahkan.

Sebelumnya, ketua KPU Sumbar Amnasmen mengakui terjadinya pengurangan dana untuk Pilkada dari Pemprov Sembar. Hal tersebut disebabkan, adanya perbedaan pandangan antara KPU dengan Pemprov, terkait pentingnya proses sosialisasi. Amnasmen memperkiarakan adanya pemangkasan sekitar Rp 69 miliar dari Rp168 miliar yang diajukan KPU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika