Ahad 10 May 2015 21:28 WIB

Komisi I: Pemerintah Harus Waspada Pers Asing di Papua

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo.
Foto: Antara
Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Rachel Maryam Sayidina meminta pemerintah memperkuat kontra intelijen di Papua. Itu menyusul dibukanya keran bagi pers asing untuk mengakses Papua dengan langsung.

Politikus dari Gerindra itu mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyilakan pers asing untuk meliput di Papua punya dua sisi berimbang. Pertama, kata dia, tentunya keterbukaan terhadap media, adalah standar negera demokrasi.

"Kita harus apresiasi dengan keterbukaan pers asing di Papua ini," kata dia, saat dihubungi, Ahad (10/5). Akan tetapi, dikatakan dia, perlu peningkatan kewaspadaan terkait kebebasan pers tersebut.

Sebab, menurut dia, persoalan Papua selama ini punya dimensi politik yang mengglobal. Pemerintahan yang lalu, dikatakan dia, cenderung ketat terhadap media asing.

Tapi lebih banyak memberikan citra positif di internasional.Karena itu, kampanye negatif kebijakan pemerintah soal Papua di internasional tak kentara.

Sedangkan sekarang, kata dia, keterbukaan pers asing di Papua sebenarnya akan memberi tambahan citra positif. Hanya, menurut dia, risiko pemberitaan negatif pers asing tentang kebijakan pemerintah di Papua, berpotensi memicu persoalan baru.

"Jadi yang paling penting itu, pemerintah harus waspada soal Papua ini," ujar dia. "Kampanye pemerintah di internasional tentang Papua juga perlu," ujar dia.

Analis intelijen dari the Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib menilai, pemberian ruang bagi pers asing untuk meliput ke Papua adalah positif. Dikatakan dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil pendekatan lain soal provinsi paling timur di Indonesia itu.

Kata dia, kebijakan tersebut akan memberikan kredit baik bagi pemerintah. Setidaknya, internasional akan mengakui keterbukaan pemerintah untuk media asing di wilayah yang dinilai rawan.  "Kebijakan Jokowi di Papua ini pendekatannya kemanusian. Saya rasa itu bagus," kata dia, saat dihubungi, Ahad (10/5). Namun, membiarkan media asing bebas di Papua, punya tantangan tersendiri.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement