REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin tim seleksi (Timsel) yang dibentuk untuk menyeleksi calon pimpinan KPK, terdiri dari orang-orang yang mempunyai kredibilitas, integritas dan profesional.
"Dengan timsel yang kredibel diharapkan dapat menyeleksi pimpinan KPK yang terpilih benar-benar bersih dan diterima masyarakat," ujar Jokowi di Biak, Senin (11/5).
Jokowi melanjutkan, dengan terbentuknya timsel KPK diharapkan dapat memulai kerja untuk melakukan penyaringan calon pimpinan komisioner KPK dalam rangka menjalankan agenda pemberantasan korupsi di tanah air.
Namun, presiden tidak menyebut siapa saja nama-nama yang masuk dalam timsel bentukan pemerintah. Ia hanya memastikan jika nama-nama yang akan terlibat pembentukan timsel bersih dari berbagai kepentingan.
"Yang jelas setelah timsel pimpinan KPK terbentuk diharapkan dapat menjalankan tugas dengan benar sehingga hasil penyaringan pimpinan KPK bersih dan tidak bermasalah," jelasnya.
Berdasarkan data Bareskrim Polri menetapkan status tersangka terhadap Ketua KPK, Abraham Samad tersangka pemalsuan dokumen kependudukan dan Wakilnya, Bambang Widjojanto terkait kasus memberikan keterangan palsu saksi pilkada di MK.
Dengan status tersangka, kedua pimpinan KPK diberhentikan sementara sehingga kursi Samad dan Bambang digantikan oleh mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, dan pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji.
Keduanya berstatus pelaksana tugas sampai dengan masa kepemimpinan Samad dan Bambang habis pada Desember 2015. Pergantian itu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat penerbitan Perpu Nomor 1/2015.
Perppu tersebut sekaligus mengangkat Direktur Pencegahan KPK Johan Budi S.P sebagai pelaksana tugas. Johan menggantikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas yang pensiun sejak 2014.
Sementara itu, Pansel Pemimpin KPK pada 2014 sudah melakukan seleksi terhadap calon pemimpin KPK. Pansel yang ketika itu diketuai Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menghasilkan dua nama calon pemimpin, yakni Busyro dan pegiat antikorupsi, Robby Arta Brata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika