REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur mengaku, isu reshuffle kabinet dapat mempengaruhi citra Indonesia di kalangan investor. Padahal, Kadin mencatat, minat investasi Indonesia saat ini cukup tinggi.

“Tidak perlu ada reshuffle kabinet, karena kalau ada reshuffle di semester pertama, para menteri yang baru harus melakukan penyesuaian lagi,” kata Natsir melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (11/5).

Natsir mengatakan, daripada merombak susunan kabinet, lebih baik pemerintah memperbaiki iklim investasi dengan mereduksi aturan-aturan yang menghambat dunia usaha, mulai dari undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) sampai Keputusan Presiden (Keppres).

“Yang penting, hal yang menghambat perlu dibenahi. Walaupun kita bicara tentang investasi atau pergerakan ekonomi, namun semua peraturan kalau tidak dirapikan dengan baik maka pergerakan ekonomi nasional juga lambat,” ujar dia.

Lebih lanjut Natsir menyampaikan, dunia usaha mengapresiasi apa yang sudah diupayakan pemerintahan di bawah Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam mendorong percepatan ekonomi dan daerah. Hal tersebut diitandai dengan kerja konkret pada pertemuan APEC, Pertemuan Beijing, Korea dan Konferensi Asia Afrika di tingkat international.

Di tingkat nasional, tambah Natsir, road show Jokowi–JK keliling daerah merupakan langkah yang sangat positif. Langkah tersebut perlu dilakukan oleh menteri-menterinya untuk melihat permasalahan yang lebih dalam. “Program antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya juga harus sinergis,” katanya lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak membantah akan melakukan reshuffle menteri pada Kabinet Kerja. Hal itu disampaikan usai menghadiri Pelantikan pengurus DPP PAN periode 2015-2020 dan pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) PAN tahun 2015 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (6/5) malam. "Reshuffle itu, ya dilihat nanti," kata Jokowi pekan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika