REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap dukungan dana untuk bidang infrastruktur yang dikucurkan pusat melalui dana otonomi khusus (otsus) ditambah. Hal itu agar kemajuan daerah lebih signifikan.
"Kita minta infrastruktur yang dimaksudkan tidak hanya jalan dan jembatan, tapi juga air bersih, kemudian listrik dan telekomunikasi. Kita sudah bersurat secara resmi sebelum Musrembangnas," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad, di Jayapura, Selasa.
Permintaan itu, kata Musa'ad, sudah sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, yaitu pada pasal 34.
"Infrastruktur, terutama tambahan (dana) otsus itu sesuai dengan Pasal 34 (UU Otsus) itu tidak hanya diperuntukkan pada jalan, jembatan dan transportasi, tapi bisa digunakan untuk air bersih, energi listrik dan telekomunikasi," jelasnya.
Selama ini, sambungnya, pemerintah berjalan dengan peratuuran Menteri Keuangan. Hal itu yang ingin diubah oleh Pemprov Papua, yaitu menambah peruntukkan anggaran tersebut tampa harus menambah jumlahnya.
"Kita tidak menyorot angkanya, angkanya biar tetap Rp 2,5 triliun tetapi ada kewenangan bagi kita untuk tidak hanya membangun jalan dan jembatan, karena selama ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangaan, dana infrastruktur hanya dipakai untuk itu dan akhirnya hanya dilakukaan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas PU," ujarnya.
Diakui Musa'ad, permintaan tersebut hingga kini belum dibahas, namun ia memastikan hal itu akan diangkat pada saat pembahasan dana infrastruktur dalam waktu dekat.
"Sampai sekarang itu belum dibahas, tapi dalam waktu dekat akan pembahasan dana infrastruktur disitu baru kita bahas. Biasanya di akhir Mei atau awal Juni baru kita bahas dana infrastruktur," tuturnya.
Ditambahkannya, Pemprov Papua pada dasarnya hanya berkeinginan agar pembangunan yang dilakukan di Papua bisa menyeluruh karena pada dasarnya semua saling menopang kehidupan masyarakat.
"Karena jalan kita sudah semakin baik, sangat ironis kalau kita punya jalan bagus tapi air bersih, listrik dan telekomunikasi tidak bagus, jadi kita minta mulai 2015 kita bisa mulai dengan itu setelah ada conecting dari Jakarta untuk dimungkinkan untuk itu," ujarnya.
Di 2015, Pemprov Papua mendapatkan alokasi dana infrastruktur sebesar Rp2 Triliun, dan akan mendapat tambahan Rp 500 miliar pada anggaran perubahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika