REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Jokowi-JK diharap segera menyalurkan dana 1 triliun untuk masing-masing provinsi yang diajukan oleh asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia (APPSI). Namun dana ini seharusnya tidak dibagi secara merata untuk seluruh pemerintah daerah. Pasalnya setiap daerah mempunyai kebutuhan berbeda.
Pengamat pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Hasrat Arif Saleh mengatakan, pemerintah memang seharusnya memberikan tambahan dana untuk daerah. Pasalnya masih banyak kebutuhan daerah terutama mengenai infratruktur dan ketahanan pangan.
Tapi Hasrat menilai dana tambahan ini sebaiknya tidak diberikan secara merata kepada daerah. Hal tersebut karena kebutuhan setiap daerah berbeda. Apalagi daerah kawasan timur Indonesia mempunyai kebutuhan lebih banyak dari pada kawasan barat seperti Jawa dan Sumatera.
"Dari data saja Kawasan Timur Indonesia (KTI) jauh dari daerah barat. Jadi alangkah baiknya dana pembangunan lebih banyak diberikan untuk daerah timur," ujar Hasrat, Rabu (13/5).
Dengan pembagian dana menurut kebutuhan dalam pengembangan Indonesia, Hasrat yakin nantinya seluruh daerah di Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua akan memiliki fasilitas infrastruktur yang sama dalam menunjang perekonomian Indonesia.
Jika dana ini sudah turun, Hasrat mengatakan, pemerintah harus serius dalam melakukan pengawasan mengenai dana tambahan ini. Jangan sampai dana tersebut tidak sesuai dengan permintaan awal untuk infrastruktur dan pangan.