REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinato Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan ada 10 kementerian atau lembaga yang bisa ditempati penyidik TNI. Namun, jika ada personel TNI yang direkrut menjadi penyidik KPK, maka yang bersangkutan harus mundur dari TNI.
"Ada 10 yang bisa dimasuki TNI, di luar itu mereka harus pensiun atau mundur dari TNI. Tidak boleh lampaui 10 itu dan KPK tidak masuk 10 itu, sehingga mereka harus mundur jika ke KPK," katanya.
Ia meminta masyarakat tidak melihat bahwa makin banyak personel militer di instansi sipil. Menurutnya tidak masalah jika ada pensiunan TNI yang masuk ke instansi sipil. "Jangan lihat itu, kalau sudah pensiun kan sipil juga. Seperti saya sudah pensiun," katanya.
Tedjo menjelaskan di TNI ada penyidik khusus seperti di TNI AL ada penyidik tindak pidana perikanan. Mereka bukan penyidik tindak pidana umum. Ia mengaku tidak mengetahui jika personel TNI kan ditarik ke KPK akan ditempatkan di posisi apa.
"Saya tidak tahu diminta sebagai apa, tapi KSAD dan Panglima TNI mengatakan bukan sebagai penyidik," tandasnya.
Sebelumnya terkait Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), ia mengatakan sudah harus terbentuk dan mulai menjalankan tugas pada pertengahan tahun 2015 "Pertengahan tahun ini harus jalan karena akhir tahun kan pimpinan sementara KPK harus sudah ganti," katanya.
Tedjo menyebutkan kriteria anggota Pansel KPK akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi. " Saya lihat nanti kriteria dari Presiden, semua diperhitungkan karena kita tidak main-main, serius," katanya.
Ia sepakat bahwa KPK harus diperkuat caranya antara lain dengan menempatkan komisioner yang kredibel sehingga KPK kuat. Tedjo mengakui hingga saat ini belum ada pembicaraan masalah itu dengan Presiden Jokowi.
"Tapi sesegera mungkin akan disiapkan, belum ada perintah Presiden untuk menyiapkan, kita berhati-hati menyiapkan sehingga hasilnya baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika