REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU-- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Moeldoko menyatakan bahw tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan tidak mengandung unsur diskriminatif, tapi harus dilihat sisi positif untuk mendapat calon prajurit berkualitas.

"Tidak ada unsur diskriminasi, justru itu adalah bagian dari persyaratan," kata Panglima TNI, usai memberi kuliah umum di Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Rabu (20/5).

Moeldoko mengatakan tes keperawanan merupakan bagian dari persyaratan bagi para calon prajurit perempuan, dan tidak ada unsur pelanggaran. Tes keperawanan, tambah dia menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan calon prajurit terbaik.

Ia menambahkan ada tiga standar untuk menjadi seorang prajurit TNI yakni mental, intelektual, dan fisik. Tes keperawanan dalam hal ini menjadi salah satu standar fisik. "Tentu kita juga akan mencari tahu penyebabnya dan dokter yang dapat menjawab hal itu, misalnya, apakah karena jatuh saat berkuda atau dia seorang atlet karate dan sebagainya," papar dia, menjelaskan.

Seperti diketahui tes keperawanan untuk mendaftar calon prajurit TNI sempat menjadi polemik di kalangan masyarakat. Tes keperawanan dianggap hal itu tidak relevan terhadap kemampuan seseorang untuk menjadi prajurit.

Penjangkau Lapangan Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi (Kipas) Bengkulu Apriyono mengatakan daripada melakukan tes keperawanan, sebaiknya calon prajurit dan Polri dites HIV/AIDS.

"Karena saat ini banyak anak muda sudah terjangkit HIV/AIDS, rata-rata usia produktif," ucapnya. Ia menambahkan bahwa penyebaran HIV/AIDS lebih membahayakan dibanding memperdebatkan tentang tes keperawanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika