REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) KPK oleh Presiden Joko Widodo dinilai telah memenuhi aspirasi dari berbagai pihak. Terlebih tidak ada anggota Pansel yang tidak pro pada pemberantasan korupsi atau pihak yang membela KPK mati-matian.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan pemilihan ini menjawab keinginan berbagai elemen. Di satu sisi menginginkan beberapa calon yang dianggap kontra pada pemberantasan korupsi tidak dimasukan dalam Tim Pansel KPK.  Namun, di sisi lainnya presiden juga tidak memasukan pendukung fanatik yang mendewakan KPK.

"Pemilihan ini menjawab aspirasi dari dua kelompok. Elemen masyarakat yang dianggap tidak pro pada pemberantasan korupsi dan pihak yang selalu menganggap KPK benar," katanya saat dihubungi ROL, Kamis (21/5).

Menurut politikus PPP ini, anggota Pansel yang cenderung kontra korupsi tentu akan menghambat kinerja KPK. Di samping itu tidak bagus juga jika mereka datang dari pembela KPK mati-matian sehingga selalu merasa tindakan instansi tersebut selalu benar dibandingkan lembaga pemerintahan lainnya.

Komposisi ini disebutnya sangat bagus untuk menguatkan lembaga independen anti korupsi tersebut nantinya. Terlebih mereka datang dari kalangan profesional yang tentunya tidak diragukan lagi kompetensinya.

Kesembilan anggota tim ini datang dari orang yang ahli di berbagai bidang. Diketuai oleh ahli ekonomi dan keuangan Destry Damayanti, tim ini diharapkan bisa menghadirkan komisioner unggul KPK kedepannya.

Delapan anggota lainnya adalah Enny Nurbaningsih (wakil ketua merangkap sebagai anggota), Harkristuti Harkrisnowo (anggota), Betti S Alisjahbana (anggota), Supra Wimbarti (anggota), Natalia Subagyo (anggota), Dani Sadiawati (anggota), Yenti Garnasih (anggota) dan Meuthia Ganie-Rochman (anggota).

Ikuti Whatsapp Channel Republika