REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan dengan keluarnya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah membuat Partai Golkar otomatis terjadi islah.

"DPP hasil Munas Riau 2009 yang sah sesuai dengan putusan yang jelas, itu adalah suatu islah otomatis. Karena kepengurusan DPP PG 2009-2015 hasil Munas Riau, di situ ada Agung Laksono sebagai wakil ketum, dan Priyo Budi Santoso sebagai Ketua DPP," kata Ketum DPP PG Munas Bali Aburizal Bakrie saat membuka Munas X Soksi di Cilegon Banten, Kamis (21/5).

Sebelumnya PTUN telah mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie dan menyatakan surat keputusan Kemenkumham tidak sah. PTUN juga memerintahkan kepada menkumham untuk mencabut SK tersebut.

Lebih lanjut Ical juga menyatakan bersedia jika akan terjadi islah.

"Pak Jusuf Kalla selaku senior Partai Golkar sedang usahakan untuk bisa islah meskipun sementara agar PG bisa ikut pilkada. Walaupun saya harus mengalah demi kepentingan Partai Golkar," katanya.

Ia menyadari Partai Golkar bukan partai penguasa, dan akan tetap hormati hukum.

"Saya sadar waktunya tidak cukup, kalau kita harus melawan, karena itu saya siap kalau harus berkompromi untuk kepentingan Partai Golkar dan untuk kepentingan Indonesia, tapi pengadilan jalan terus," kata Aburizal.

Ia juga menjelaskan berdasarkan UU parpol yang disebutkan terjadi sengketa atau dualisme kepengurusan parpol jika ada pertentangan dari 3/4 peserta dalam munas yang sama. Sementara tambah Aburizal Bakrie di Munas Bali tidak ada pertentangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika