REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dipilihnya sembilan perempuan dalam panitia seleksi (Pansel) komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan keinginan Presiden Jokowi untuk menetralisir konflik laten antara pendukung dan pihak yang kontra dengan KPK.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT)  Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril menilai kesembilan anggota pansel yang ditetapkan merupakan komposisi yang aman dan netral dari polemik pro dan kontra KPK.

"Akhir-akhir ini ada tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan konflik KPK. Ada yang disebut pro KPK, ada pula yang kontra. Kesembilan anggota   pansel relatif aman dari afiliasi kepada kedua kubu," jelasnya Oce saat dihubungi ROL, Kamis (21/5).

Saat ditanya mengenai kapabilitas dan integritas, Oce menilai kesembilan anggota pansel telah memenuhi dua kriteria tersebut.  Menurut Oce, keragaman latar belakang profesi dan keahlian bisa memberikan banyak keuntungan bagi KPK ke depannya.

"Komposisi latar belakang keahlian yang dimiliki sembilan pansel sudah proporsional untuk KPK. Diharapkan, pansel mampu mencari calon-calon komisioner yang terbaik," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo, mengumumkan nama-nama pansel komisioner KPK pada Kamis pagi. Pansel terdiri dari sembilan orang yang seluruhnya perempuan.

Nama-nama anggota pansel adalah Destri Damayanti (ahli ekonomi), Enny Urbaningsih (pakar hukum tata negara dan ketua badan pembinaan hukum nasional), Harkristuti Herkrisnowo (pakar hukum), Betty Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi), Sumpra Windarti (ahli psikologi sdm dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintah), Diani Sadyawati (ahli hukum) dan Meutia Gani (sosiolog).

Ikuti Whatsapp Channel Republika