REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepakatan untuk melakukan islah terbatas antara kedua kubu di tubuh Partai Golkar telah dicapai. Namun, keputusan terkait siapa yang akan menandatangani surat pendaftaran calon kepala daerah ke KPU belum juga tercapai.

Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya mengatakan, harus ada pihak yang mengalah agar keputusan terkait penandatanganan tersebut dapat dicapai.

"Mengenai tata cara atau teknis itu setelah duduk bersama. Kan harus ada yang ngalah, beri peluang, dan itu bukan berarti kalah. Mengalah untuk kepentingan lebih besar," kata Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/5).

Saat ditanya apakah kubu Ical siap mengalah dalam penandatanganan tersebut, Tantowi enggan memberikan jawaban yang jelas. Ia mengatakan, kedua kubu pasti akan saling merasa benar dan berhak. Namun, ia mengingatkan, jika hal tersebut terus terjadi, maka tidak akan ada solusi yang dicapai.

"Kalau itu dibawa ke perundingan tentu tidak akan mendapatkan solusi.

Saya yakin petinggi kedua kubu menyadari betul hal itu. Harus ada pihak yang ngalah untuk kepentingan lebih besar," ujarnya.

Tantowi pun mengaku belum mendapatkan informasi terkait pertemuan Agung Laksono dan mantan Wakil Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla yang membahas penandatanganan tersebut kemarin malam. Wakil Ketua Komisi I itu mengatakan, bagi pihaknya, yang terpenting saat ini adalah ada kesepakatan untuk melakukan islah demi menyelamatkan kader Golkar di daerah agar bisa ikut Pilkada serentak Desember ini.

"Karena kalau Partai Golkar tidak ikut Pilkada ini, itu akan jadi catatan sejarah terburuk. Saya rasa semua pihak tidak ingin itu terjadi," kata Tantowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika