REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menyarankan agar dua kubu Partai Golkar tetap melakukan islah secara permanen setelah Pilkada serentak selesai. Setelah islah, Golkar disarankan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub untuk membentuk kepengurusan baru yang sah.

“Islah yang terjadi saat ini sah-sah saja sebagai syarat bisa ikut Pilkada serentak. Namun, Golkar harus tetap islah secara permanen tanpa menyisakan konflik,” ujar Yunarto, Sabtu (30/5).

Menurut dia, peluang islah secara permanen tergantung dari kemauan politik masing-masing pimpinan dua kubu Golkar. Jika pimpinan kedua kubu tetap pada ego masing-masing, islah yang kini dilakukan tidak bertahan lama.

“Islah permanen itu harus, demi masa depan Golkar. Setelah islah permanen. Golkar baru menggelar munaslub untuk membentuk kepengurusan baru sesuai kesepakatan bersama,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dua kubu Golkar resmi menandatangani kesepakatan islah pada Sabtu sore. Penandatanganan itu berlangsung  di pendopo belakang rumah dinas Wapres pada pukul 17.00 WIB. Islah disepakati kedua kubu agar Golkar tetap bisa mengikuti Pilkada serentak Desember mendatang.

Kesepakatan ditandatangani oleh Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Idrus Marham, dan Zainuddin Amali. Wapres Jusuf Kalla (JK) bertindak sebagai saksi penandatanganan kesepakatan. Dalam kesempatan itu, hadir pula Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, Ade Komarudin, Nurul Arifin, Theo L Sambuaga, dan Erlangga Hartato.

Ikuti Whatsapp Channel Republika