REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera mempelajari sanksi yang diberikan FIFA kepada PSSI. Meski pemerintah saat ini belum mendapatkan salinan surat secara resmi.
"Kita harus kroscek dulu. Apalagi surat ditujukan kepada PSSI. Jika itu benar maka tata kelola PSSI akan diambil alih pemerintah," kata Alfritra Salam saat dikonfirmasi melalui telepon di Jakarta, Sabtu (30/5).
Meski belum mendapatkan surat resmi terkait pembekuan oleh FIFA, kata dia, Kemenpora tetap mengantispasi segala kemungkinan yang terjadi. Salah satu yang dipersiapkan adalah memaksimalkan Tim Transisi. Tim Transisi ini dibentuk oleh pemerintah setelah adanya pembekuan PSSI per 17 April lalu. Dampak dari pembekuan ini. Di antaranya berhentinya kompetisi di Indonesia serta ancaman sanksi dari FIFA karena federasi sepak bola Indonesia menilai pemerintah melakukan intervensi.
"Jika semuanya benar maka Tim Transisi akan segera aktif. Yang jelas, Pak Menpora akan memberikan pernyataan resmi untuk masalah ini," katanya menambahkan.
FIFA secara resmi telah menurunkan sanksi buat Indonesia. PSSI dianggap telah melanggar statuta FIFA pasal 13 dan 27 terkait adanya intervensi dari pihak luar dalam hal ini Kemenpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.
Dengan turunnya sanksi yang belum diketahui batas akhirnya itu maka PSSI sebagai induk organisasi sepak bola kehilangan keanggotaan dan timnas Indonesia dilarang mengikuti kejuaraan internasional yang diadakan oleh FIFA maupun AFC.
Selain itu, sanksi FIFA juga melarang Indonesia menerima keuntungan dari federasi sepak bola dunia maupun AFC seperti program pengembangan, kursus atau pelatihan selama sanksi berlangsung. Hanya saja, FIFA tetap memberikan kesempatan kepada Timnas Indonesia untuk tetap berlaga di SEA Games 2015 di Singapura.