REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menilai ralat kebijakan jilbab TNI merupakan upaya menghaluskan penolakan. "Ini hanya akan menjadi kebijakan lisensi, sekadar berusaha meredam apa yang dikehendaki oleh publik dengan cara tidak menolaknya secara mentah-mentah,” ujar Iffah saar dihubungi ROL, Senin (1/6).

Dalam kaca mata Iffah, tidak ada tindakan tegas pemerintah dalam menanggapi opini publik tentang dibolehkannya prajurit TNI wanita mengenakan kerudung. Jika memang dibolehkan tentu saja hal ini segera diambil keputusan.

Menanggapi pendapat panglima TNI tersebut, Iffah menyampaikan jika mereka hanya sekadar menuruti apa yang diinginkan saja supaya institusi tidak dianggap melanggar HAM, karena dalam pelaksanaannya akan banyak alasan yang keluar seiring waktu, terbukti alasan pertama itu kemudian keluar dari Mayor Jenderal TNI yang hanya membolehkan prajurit wanita TNI menggunakan jilbab jika bertugas di Aceh.

Iffah meyakini akan ada alasan-alasan lain yang kemudian muncul seiring perjuangan masyarakat dan pihak yang mendukung prajurit TNI menggunakan jilbab. Alasan-alasan itu mungkin saja seperti belum adanya regulasi untuk seragam, belum turunnya dana, masih menunggu keputusan yang lebih mengikat, dan seterusnya akan muncul berbagai alasan lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika