REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penguatan advokasi kepada buruh tani dan nelayan harus terus didorong. Sejauh ini buruh tani dan nelayan menjadi bidang kerja sektor riil yang memiliki keterikatan politik tinggi dengan Pemerintah.
Yang menjadi persoalan, saat ini tidak ada penjamin kesejahteraan para buruh tani dan nelayan oleh para pelaku politik saat ini. Hingga nasib buruh tani dan nelayan tersebut masih tidak menentu.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang BPN Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah, yang digelar di Kopeng, Kabupaten Semarang, Selasa (2/6).
Pada kesempatan ini, Ketua Bidang Buruh Petani dan Nelayan (BPN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Muhammad Martri Agoeng mengatakan, keberadaan buruh tani dan nelayan di Indonesia saat ini menjadi salah satu bidang terpenting pembangunan Indonesia.
Karena salah satu nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah penguatan swasembada dan kemandirian pangan serta kedaulatan maritim.
Di lain pihak, kondisi buruh tani dan nelayan di Indonesia dengan luar negeri memiliki karakteristik yang berbeda, karena memiliki kultur dan kebudayaan yang berbeda.
“Di Indonesia, buruh masih mengedepankan budaya gotong- royong dan komunikasi. Hanya saja, siapa yang ngurus buruh tani dan buruh nelayan itu tak jelas kalau dilihat dari Undang-Undangnya,” tegasnya.
Menurut Martri, buruh pabrik (industri) besar tidak ada keterikatan atau ketergantungan pemerintah. Sehingga bebas berteriak untuk memperjuangkan hak dan nasibnya.
Sementara pada buruh tani dan buruh nelayan masih bergantung dengan pemerintah. Baik dalam subsidi pupuk maupun subsidi BBM. Sehingga kalau mau ‘berteriak’ harus dekat dengan pemerintah.
Oleh karena itu, penguatan buruh tani dan nelayan harus terus didorong dengan cara melakukan penguatan advokasi. “Persoalan inilah yang menjadi perhatian serius partai politik (parpol) kami,” tegasnya.
Martri berjanji, PKS melalu para anggota legislatif yang duduk di DPR pusat maupun daerah, bersama bidang BPN di tingkat struktur akan terus memperjuangkan dan melakukan penguatan pembangunan sektor buruh tani dan nelayan ini.
Tujuannya para buruh tani dan nelayan di negeri ini dapat memperjuangkan hak- haknya dengan baik. “Sehingga posisi buruh kedua sektor ini juga akan lebih bagus,” tambahnya.
Sementara itu, agenda Rakor BPN ini dihadiri oleh BPN struktur PKS di tingkat daerah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika