REPUBLIKA.CO.ID, SKHIRAT -- Negosiator PBB menyerahkan proposal rancangan pembentukan pemerintah persatuan Libya, Selasa (9/6). Proposal diajukan untuk mengakhiri konflik negara tersebut.
Pejabat di negara Barat mengatakan pembicaraan dengan PBB merupakan satu-satunya harapan untuk mengakhiri konflik dua pemerintah. "Anda akan menerima draft terbaru dari kesepakatan polititik setelah diskusi yang dilakukan beberapa bulan terakhir," ujar Utusan khusus PBB, Bernardino Leon pada delegasi Skhirat, Maroko dilansir Reuters, Selasa (9/6).
Eropa khawatir ISIS akan mulai melebarkan sayapnya di wilayah Libya dan memanfaatkan kekacauan di sana. Sehingga mereka dapat menyelundupkan kapal yang berisi ribuan migran ilegal melalui Laut Mediterania menuju Eropa.
Saat ini pemerintah yang diakui internasional terpusat di Libya Timur. Sedangkan sainganya adalah aliansi bersenjata Libya Dawn, telah mengambil alih Tripoli dan mendirikan pemerintahan sendiri sejak musim panas lalu.
Rencananya delegasi kedua faksi dapat berangkat ke Jerman untuk menghadiri pertemuan para pemimpin Eropa dan Afrika Utara. Keduanya akan kembali berkonsultasi untuk pembicaraan lebih lanjut setelah pertemuan di Maroko dan Jerman selesai.
Dubes AS untuk Libya, Deborah Jones mengatakan akhir pekan ini hasil pembicaraan akan diketahui. Pihaknya menargetkan dalam pembicaraan dapat diketahui pihak yang ingin melakukan perdamaian dan tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika