REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengkritik keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN menggantikan Marciano Norman. Politikus PDIP ini mengingatkan kasus penyerangan ke kantor DPP PDIP kisaran 1996.

"Setahu saya beliau yang serbu kantor DPP PDIP (kerusuhan dua tujuh juli (Kudatuli) tahun 1996)," kata Hasanudin di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).

Meski begitu, Hasanuddin mengatakan, partainya tidak bisa mengeluarkan protes karena penunjukan tersebut merupakan wewenang penuh Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.

"Itu enggak ada lagi (protes), itu hak prerogatif Presiden. Kita berjuang saja untuk rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi Sutiyoso sebelum menunjuknya sebagai calon Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

"Saya juga telah mengajukan pencalonan Sutiyoso sebagai KaBIN ini saya juga sudah melalui banyak pertimbangan dan memperhatikan baik rekam jejak maupun kompetensi dari Pak Sutiyoso," kata Presiden Jokowi di kediamannya Jalan Kutai Utara Sumber Solo, Rabu (10/6).

Jokowi mengatakan, pertimbangan pengajuan nama Sutiyoso sebagai KaBIN itu mengingat rekam jejaknya di dunia intelejen dan militer. Sutiyoso dinilai memiliki pengalaman dan kompetensi yang cukup untuk memimpin badan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika