REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengatakan mendukung pemerintahan tidak harus dari dalam kabinet, tetapi bisa juga dilakukan dari luar pemerintahan.
"PAN itu resminya kan di KMP dan tidak mendukung Jokowi, tapi saya sudah bicara dengan Ketum dan menegaskan bahwa posisi PAN mendukung Jokowi-JK untuk lima tahun ke depan, tetapi istilah mendukung tak mesti berada di dalam kebinet, dukungan ini bisa dilakukan dengan berada di luar pemerintahan," kata Bachir dalam diskusi 'Mencegah Kemiskinan di Tengah Kemakmuran' di Jakarta, Rabu (10/6).
Terkait dengan termasuk intensnya dia menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Bachir mengatakan dirinya hanya menemui sebagai sahabat dan untuk membicarakan persoalan kebangsaan dan tidak ada kaitannya dengan peluang kader PAN masuk ke dalam Kabinet Kerja.
"Oh, enggak, saya datang atas kemauan pribadi, bukan atas nama PAN dan sebagai sahabat saja dengan Pak Jokowi," kata Bachir.
Ketika ditanya bagaimana jika Presiden Joko Widodo berniat untuk menunjuk kader PAN sebagai menteri di Kabinet Kerja, Bachir mengatakan hal tersebut keputusannya sepenuhnya berada dalam keputusan partai.
"Sepenuhnya hal tersebut berada di tangan partai terutama Ketua Umum Zulkifli Hasan," katanya.
Meski demikian, kata Bachir, jika ada kader PAN yang ditunjuk menjadi menteri maka hal itu atas kemauan pribadi bukan karena dorongan partai dan kader tersebut harus melepaskan jabatannya dalam tubuh partai. "Kalau bicara mengenai PAN masuk kabinet, itu harus dari suara Ketum. Tapi, bukan sebagai perwakilan PAN, namun dari kader itu pribadi dan kader itu juga harus lepas jabatan dari partai," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)?Zulkifli Hasan mengaku partainya tetap berada di luar pemerintahan. Namun jika salah satu kadernya ditawari jabatan menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya tak akan menolak. "Ya boleh saja. Tapi kita kan di luar pemerintahan namun itu boleh saja," katanya.