REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai berbagai keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa dirinya bukanlah "presiden boneka". Selama ini banyak dituduhkan oleh banyak pihak kepada Jokowi bahwa dirinya adalah Presiden yang disetir kelompok tertentu di belakangnya.
"Kendala yang dihadapi Pak Jokowi adalah tidak bisa langsung mengambil keputusan cepat karena dia tak memiliki partai politik sendiri, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang memiliki partai politik," kata Muhammad Qodari, Kamis (18/6).
Qodari menjelaskan, banyak keputusan yang dibuat Presiden Joko Widodo menunjukkan otonominya yang luar biasa. Ia mencontohkan, terbitnya Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang sasarannya untuk pengendalian ketersediaan bahan pangan dan stabilisasi harga.
"Beliau sadar, dengan menerbitkan Perpres itu dia konsekuensinya akan berhadapan dengan mafia, tapi tetap dilakukan. Ini keputusan itu sangat luar biasa," jelas Qodari.
Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer ini menjelaskan, pada prinsipnya Presiden Joko Widodo selalu berusaha menunjukkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan lainnya yang menunjukkan kemandiriannya, kata Qodari, adalah menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI, meskipun ada rumor yang menyebutkan agar calonnya dari TNI AU.
Presiden Joko Widodo juga menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dari beberapa nama calon lainnya. Menurut Qodari, kalaupun ada hambatan hal itu karena kondisi riilnya Joko Widodo bukan ketua umum partai politik, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan komunikasi kebijakannya dengan publik dan partai politik pendukungnya berjalan lancar.
"Dalam konteks ini, dapat dikatakan Pak Jokowi selalu berusaha mandiri, meskipun tidak bisa sepenuhnya. Hal ini masih wajar karena dia tetap berpegangan sebagai kader PDI Perjuangan," jelas Qodari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika