REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang mengingatkan pemerintah untuk tidak mudah mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi dinilai oleh anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, sebagai sebuah bentuk kemunduran. Pasalnya, situasi global dan persoalan yang dihadapi Kementerian Keuangan saat ini berbeda dengan situasi saat Chatib menjabat sebagai Menteri Keuangan.
''Pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi mendesak yang membutuhkan terobosan dan keberanian untuk menarik investasi masuk ke Indonesia,'' kata Misbakhun di Jakarta, Kamis (18/6).
Terobosan Menkeu Bambang Brodjonegoro melalui tax allowance dan tax holiday, menurut Misbakhun, telah menunjukkan pemerintah sedang menunjukkan komitmennya dalam upaya mencapai pertumbuhan berkualitas.
''Yakni pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan memperbesar ketersediaan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan,'' ujarnya.
Politisi Golkar ini, lantas berbalik mengkritik Chatib Basri semasa menjadi Menkeu. Dalam pengamatannya selagi jadi Menkeu, Misbakhun menilai, Chatib cenderung tidak berani mengambil terobosan dan keputusan-keputusan penting berkaitan dengan investasi. ''Implikasinya, persoalan menjadi serba stagnan.''
Mengenai anggapan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak karena fasilitas pajak yang diberikan pemerintah, Misbakhun melihatnya bukan persoalan utama. Menurutnya, tax allowance dalam jangka pendek memang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.
Namun dalam jangka panjang, penerimaan pajak akan meningkat seiring berubahnya iklim investasi yang lebih bergairah sehingga mendorong pertumbuhan industri nasional. ''Bila ini tercapai, tentu target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan lagi sekadar cita-cita,'' katanya.
