REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Marwan Jafar mengaku akan memprioritaskan pengentasan minimal 80 daerah kategori tertinggal menjadi daerah maju dari 122 daerah pada tahun 2019 mendatang.
Dia menjelaskan, program itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
"Targetnya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24 persen pada tahun 2019. Kemudian, menurunkan persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14,00 persen serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekira 69,59 persen," ujarnya, di Jakarta, Senin (22/6).
Tak hanya itu, pihaknya akan mempercepat pembangunan sebanyak 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa yang dianggap sangat tertinggal. Konsentrasi daerah tertinggal di Indonesia sebanyak 122 daerah. Yakni, Sumatra sebanyai 19 Kabupaten, Jawa, dan Bali sebanyak enam kabupaten. Kemudian Kalimantan 12 kabupaten, Sulawesi 18 kabupaten, Nusa Tenggara sebanyak 26 kabupaten, Maluku 14 kabupaten, dan Papua sebanyak 33 kabupaten.
Dengan data tersebut, katanya, kawasan Timur Indonesia terjadi ketimpangan antara wilayah. Sehingga, harus segara ada upaya kebijakan mengurangi kesenjangan. Yaitu dengan percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi, dan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih mandiri.
Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa perlu dilakukan pembangunan tanpa terjadinya peningkatan adanya ketimpangan wilayah. Selain itu, perlu memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Karena membangun ekonomi harus berorientasi dan berbasis pada sektor dan jenis usaha," ujarnya.
Yang paling penting, kata dia, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, kreatif, dan mampu menerapkan teknologi yang tepat. Setelah itu, baru mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat. Data kondisi umum daerah tertinggal, jumlah pengangguran 5,41 persen dan 7,25 persen rata-rata nasional.
Keluarga pengguna listrik PLN sekira 63,9 persen dari 72,4 persen rata-rata nasional. Kemudian sekira 55,58 persen dan 66,55 persen rata-rata nasional adalah desa pengguna air bersih untuk minum dan memasak. Dan desa tidak terjangkau sinyal seluler sebanyak 47,97 persen dari 32,11 persen rata-rata nasional.
Diakuinya untuk mengatasi persoalan itu bukanlah pekerjaan mudah. Harus benar-benar punya kesiapan yang matang agar target mengetaskan daerah tertinggal menjadi lebih baik.
"Minimal daerah tertinggal sudah punya akses dengan kawasan yang perekonomiannya sudah berjalan. Sehingga, terjadi pertukaran nilai ekonomi masyarakat," katanya.
Pihaknya bekomitmen akan mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat. Kemudian, memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentunya, peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi serta perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
"Kita juga akan menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan. Misalnya melalui Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa dan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa," katanya.
Yang tak kalah penting adalah perlunya pembangunan SDM, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan, dan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
Lebih lanjut ia mengaku menginginkan adanya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri. Tentunya desa tersebut juga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Kemudian berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika