REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pemasangan sebanyak 2.000 unit Closed-Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas di seluruh wilayah ibu kota itu pada tahun ini.

"Dana untuk pemasangan ribuan unit CCTV itu tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, tapi dari kewajiban para pengembang," kata Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut dia, Pemprov DKI bersama para pengembang swasta telah bersepakat untuk memasang sebanyak 2.000 unit CCTV. Nantinya, pemasangan kamera-kamera pengawas itu akan disebar di lima wilayah Ibu Kota.

"Kita sudah bersepakat dengan pihak pengembang. Kita minta kepada mereka supaya bisa memasang sampai 2.000-an unit CCTV di wilayah Jakarta. Kita mau CCTV itu dipasang secepatnya," ujar Basuki.

Meskipun demikian, dia menuturkan saat ini masih terdapat kendala yang harus dihadapi terkait pemasangan CCTV, yakni jaringan internet yang belum terhubung dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Padahal, pengembang yang menyediakan CCTV telah memasang fiber optik. Oleh karena itu, kita akan perbaiki lagi koneksinya sehingga bisa segera tersambung dengan Pemprov DKI," tutur Basuki.

Sementara itu, mengenai lokasi pemasangannya, dia mengungkapkan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya. Dengan begitu, CCTV tersebut dapat dimaksimalkan penggunaannya.

"Karena CCTV itu nantinya akan kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan, yaitu memantau kemacetan arus lalu lintas, kebersihan, banjir, keamanan, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Jadi, harus dipasang di semua titik lokasi," kata Basuki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika