REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 masih menyisakan persoalan. Pasalnya, belum semua anggaran untuk pengamanan Pilkada telah disetujui oleh Pemerintahan Daerah.
Kementerian Dalam Negeri mengklaim dana pengamanan Pilkada yang sudah disetujui oleh Pemda sebesar Rp 664 miliar dari kebutuhan sekitar Rp 1,1 triliun. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, belum semua terpenuhinya anggaran pengamanan karena perlu disesuaikannya dengan fiskal daerah.
“Ada negosiasi dong, kan tidak harus apa yang diminta, yang penting minimal kebutuhan harus dipenuhi,” kata Tjahjo usai rapat gabungan terkait Pilkada serentak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Meski begitu, ia menegaskan Kementerian Dalam Negeri akan mengupayakan anggaran pengamanan Pilkada tetap tercukupi sehingga tidak akan mengganggu suksesnya pelaksanaan Pilkada. Hal itu juga sekaligus menepis keraguan beberapa pihak yang menginginkan penundaan Pilkada karena persoalan anggaran tersebut.
“Senin makanya kita panggil daerah yang belum, kita tetap mencari jalan keluarnya, pasti ada,” kata Tjahjo.
Sementara itu, data anggaran pengamanan Pilkada yang telah disetujui Pemda berbeda dari yang disebutkan Polri. Polri menyebut anggaran yang telah disetujui Pemda baru sekitar Rp 363 miliar dari anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,075 triliun.
“Sehingga masih kekurangan anggaran sekitar Rp 712 miliar," kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Putut Eko Bayu Seno.
Meskipun begitu, Polri tetap memastikan kesiapan untuk pengamanan untuk Pilkada. Ia mengatakan, untuk daerah yang anggaran pengamanannya belum tersedia, tetap akan diptimalkan sambil tetap akan diupayakan terpenuhi. “Polri tidak pernah bilang tidak siap,” katanya.
