REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para petinggi negara bisa menghormati lambang negara dalam hal ini presiden. Hal ini diungkapkan Tjahjo setelah dirinya mengungkap adanya menteri yang menghina presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan, para pihak tersebut baik pimpinan lembaga, kepala daerah, termasuk para pembantu presiden bisa menyampaikan kritikan dan masukannya langsung kepada presiden tanpa harus ditutup-tutupi.

"Kita harus bedakan, mana masukan dan kritik serta saran, itu boleh, asal jangan menghina, saya kira presiden terbuka 24 jam," kata Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6).

Apalagi kata Tjahjo, hal tidak patut tersebut dilakukan oleh menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Menurutnya, sebagai pembantu presiden sudah semestinya para menteri memiliki visi dan misi yang sejalan dengan presiden. "Menteri kan itu tangan kirinya, sedangkan gubernur, bupati, dan walikota itu tangan kanannya," ujarnya.

Ia pun meminta pihak berwajib berperan dalam kaitannya penghinaan pada lambang negara tersebut. Kemendagri juga menurutnya, akan mengambil sikap jika dalam internalnya melakukan tindakan penghinaan tersebut. "Mendagri harus siap, siapa kawan dan siapa lawan, kita akan ambil sikap, sebaiknya kepala TNI, Kapolri harus tegas, jangan takut-takut," ungkapnya.

Meskipun begitu, Tjahjo sendiri enggan menyebutkan jelas menteri yang dimaksud. "Ya anda (wartawan) lebih tahu, kalau saya yang jawab nggak serulah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika