REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK), Puan Maharani tidak ingin berkomentar tekait dengan isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, masalah reshuffle menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya nggak tau, urusan reshuffle urusan Presiden," ujar Puan saat ditemui di kantor kemenko PMK Jakarta, Rabu (1/7).

Menurutnya, presiden pasti memiliki pemikiran dan pertimbangan yang sangat mendalam hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan evaluasi pada kabinetnya.

Adapun terkait dengan penambahan dan pengurangan jatah partai koalisi di kursi kabinet, putri ketua umum PDI perjuangan ini juga enggan berkomentar. Ia mengatakan, hal tersebut akan lebih pas jika ditanyakan kepada PDI Perjuangan. 

Rencana reshuffle kabinet menguat setelah Presiden Jokowi menerima laporan evaluasi semester pertama kinerja menteri Kabinet Kerja. Beberapa nama menteri dikabarkan akan digeser ke pos kementerian yang lain. Beberapa menteri pun dikabarkan akan dicopot.

Ikuti Whatsapp Channel Republika