REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Anggota DPR RI, Syaifullah Tamliha berpendapat, banyak partai politik yang gagal mencetak atau menyiapkan kader untuk menjadi pemimpin bangsa. Baik tingkat nasional maupun daerah.
Pernyataan itu disampaikan politikus PPP usai buka puasa bersama komunitas wartawan parlemen atau Journalist Parliament Community provinsi setempat, di Banjarmasin, Rabu (15/7). Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menunjuk contoh kegagalan mempersiapkan atau mencetak kader tersebut, antara lain dengan melihat fenomena pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahap pertama Desember 2015.
Contohnya, menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) tersebut terlihat dalam menghadapi pilkada di Kalsel. "Kalian (wartawan) mungkin tahu sendiri, parpol mana di Kalsel yang tidak mencalonkan kadernya untuk menjadi pemimpin bangsa atau sebagai gubernur provinsi setempat. Jadi tidak usah saya sebutkan," kata anggota DPR asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu.
Meski, menurut dia, belum terlambat untuk mengubah peta politik atau kebijakan dalam memutuskan calon kepala daerah pada pilkada nanti. Sebab, masih ada waktu pendaftaran untuk mengikuti pilkada.
Karenanya, menurut urang 'Banua' (Kalsel) yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut, tidak sepatutnya lagi pemerintah. Baik pada tingkat pusat maupun daerah mengucurkan dana untuk pembinaan politik.
"Sebab roh dari bantuan untuk pembinaan politik itu, antara lain buat partai politik (parpol) mencetak atau menyiapkan kader pemimpin bangsa, termasuk gubernur serta bupati/wali kota sebagai pemimpin bangsa di daerah," katanya.
Dalam pilkada serentak 2015, Kalsel menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub/piwagub) dan pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota dari 13 Kabupaten/kota yang ada. Tujuh kabupaten/kota tersebut Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika