REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Insiden kerusuhan di Tolikora dinilai sebagai kelalaian pihak kepolisian dan Pemerintah daerah setempat. Sebab sudah ada imbauan serta sosialisasi bahwa Gereja Injili di Indonesia (GIDI) akan menyelenggarakan kegiatan seminar internasional di sana.
Kaukus Parlemen Papua, Paskalis Kossay mengatakan, polisi harusnya memfasilitasi umat Muslim yang ingin melakukan ibadah. Surat imbauan tersebut juga ditembuskan ke Polres Tolikora.
Pihak penegak hukum harusnya bisa adil kepada umat Muslim dan Kristiani di sana. “Tapi polisi tidak merespon dengan baik,” kata Paskalis kepada Republika, Sabtu (18/7).
Surat edaran ini memang juga ia anggap salah. Sebab tak memberikan ruang atas toleransi umat beragama. Seperti larangan mengenakan jilbab dan tak memperbolehkan umat Muslim beribadah. Namun isi dari surat itu sudah ditembukan ke Polisi dan Pemda sejak 11 Juli.
Ia berharap ada jalan keluar yang mereka tawarkan. Setidaknya menyosialisasikan ini kepada umat Muslim atas hal yang dinilai bertentangan dengan prinsip mereka.
Namun entah kenapa, tak ada keinginan dari polisi dan pemda untuk mencari jalan tengah. “Masyarakat Muslim tetap melangsungkan shalat Id tanpa berpikir panjang atas ketentuan edaran itu,” ungkap Paskalis.
Jadi, wajar saja bila masyarakat GIDI protes kepada umat Muslim yang hendak melangsungkan Shalat Ied. Sebab, pengeras suara yang mereka pakai dinilai menganggu kegiatan di sana. Bahkan, saat terjadi perdebatan antara umat Muslim dan perwakilan GIDI, polisi justru merelai secara kasar.
Saat umat Muslim hendak melakukan shalat, masyarakat GIDI mendatangi mereka. Berdasarkan surat imbauan tersebut, mereka meminta agar tak diselenggarkan dulu kegiatan keagamaan 13–19 Juli 2015. Namun, pemeluk agama Islam tetap bersikeras sehingga terjadi perdebatan.
“Saat ada perdebatan, polisi tiba-tiba datang. Akhirnya masyarakat GIDI dan polisi saling berlawanan. Terjadilah penembakan membabi buta,” ujar putra daerah Papua ini.
Akibat dari pertikaian itu, sebanyak 11 orang terkena tembak. Satu di antaranya dikabarkan tewas. Peristiwa itu berujung kemarahan warga. Mereka kemudian melakukan aksi pembakaran ke sejumlah kios dan masjid di daerah Tolikara.
“Berbeda ceritanya bila polisi dapat pengelola kondisi itu dengan baik. Terlihat sekali ada arogansi kepolisian,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Sementara ini, ia berharap, jangan ada opini buruk ataupun upaya provokatif yang memperkeruh suasana. Serahkan semua ini kepada aparat dan pemerintah daerah setempat. Apalagi kondisi politik di Papuan tengah tidak dalam kondisi stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika